Klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Klinik Kopdes Merah Putih tidak selalu diwajibkan memiliki dokter. Namun, status dan layanan fasilitas tersebut tetap harus menyesuaikan regulasi serta izin operasional yang digunakan.
BPJS Kesehatan menegaskan setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu memenuhi ketentuan sesuai jenis layanannya. Persyaratan klinik berbeda dengan apotek maupun toko obat, termasuk terkait tenaga yang bertugas di fasilitas tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan fasilitas yang beroperasi sebagai klinik harus mengikuti aturan penyelenggaraan klinik. Aturan itu mencakup standar pelayanan, izin operasional, surat izin praktik atau SIP, serta keberadaan petugas kesehatan.
“Ikuti regulasinya, kalau klinik harus mengikuti regulasi sebuah klinik, pelayanan, izin operasional, SIP, sama petugas kesehatan ya,” kata Prihati usai menghadiri Grand Final dan Awarding Duta Muda BPJS Kesehatan Nasional 2026, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bentuk layanan menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban operasional. Fasilitas tidak dapat menggunakan standar klinik apabila menjalankan jenis usaha yang berbeda.
Ketentuan Berdasarkan Jenis Layanan
Prihati menjelaskan apotek dan toko obat juga memiliki aturan tersendiri yang wajib dipatuhi. Ketentuan pelayanan, perizinan, dan tenaga yang dibutuhkan mengikuti kategori usaha masing-masing.
“Tapi kalau apotek, ikuti regulasi sebuah apotek, toko obat, ikuti regulasi toko obat,” ujarnya. Ia menambahkan ketentuan tersebut menjadi acuan bagi fasilitas yang ingin menjalankan pelayanan kesehatan sesuai jenis usahanya.
Dengan demikian, pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama fasilitas Kopdes Merah Putih dengan BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya dokter. Aspek perizinan dan kesesuaian model pelayanan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Dokter Puskesmas Menjadi Prioritas
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebelumnya menyebut ketentuan dokter pada Klinik Kopdes Merah Putih masih dibahas. Kebijakan itu mempertimbangkan ketersediaan tenaga medis di setiap daerah.
Pemerintah saat ini memprioritaskan pemenuhan dokter di puskesmas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Agustus 2026, sebanyak 38 persen puskesmas di Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Total kebutuhan untuk mengisi kekosongan tersebut mencapai 6.927 orang. Kondisi itu menjadi alasan penempatan dokter di klinik Kopdes Merah Putih belum dapat diputuskan secara seragam.
“Untuk puskesmas yang saat ini ada kan belum semua puskesmasnya ada dokter-dokternya, masih kekurangan dokter. Kita perlu dulu yang di puskesmas,” kata Dante, Selasa (10/11/2026).
Dante mengatakan penempatan dokter di klinik koperasi akan mempertimbangkan kebutuhan puskesmas lebih dahulu. Dokter dapat ditempatkan di fasilitas tersebut setelah kebutuhan tenaga medis di puskesmas terpenuhi.
“Nanti kalau yang di puskesmas sudah penuh, nanti yang sisanya kemudian yang masih bisa di koperasi Kopdes itu kita akan tempatkan dokter,” jelasnya. Pemerintah masih mengkaji pengaturan tenaga medis untuk klinik tersebut.
Pedoman Layanan Masih Dikaji
Pembahasan mengenai Klinik Kopdes Merah Putih belum final karena mencakup sejumlah aspek. Pemerintah masih mengkaji regulasi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan, mekanisme pembayaran, akses masyarakat, serta ketersediaan dokter.
Untuk fasilitas yang belum memiliki dokter, pelayanan disebut tetap dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga paramedis lain. Pedoman pelayanan nantinya akan dibedakan antara fasilitas yang memiliki dokter dan fasilitas tanpa dokter.
Perbedaan pedoman tersebut penting karena layanan yang dapat diberikan harus sesuai kapasitas tenaga dan status izin fasilitas. Setiap penyelenggara tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku bagi klinik, apotek, atau toko obat.
