Kementerian Kesehatan RI mematangkan rencana penerapan label kadar gula dan nutrisi atau Nutri-Level untuk produk makanan dan minuman olahan. Skema tersebut tidak hanya ditujukan bagi merek besar dan kedai minuman kekinian, tetapi juga akan menjangkau Pedagang Kaki Lima atau PKL.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah menyiapkan mekanisme yang berbeda sesuai skala usaha. Untuk pedagang kecil, pendekatan yang dipertimbangkan adalah klaim mandiri atau self-declare agar proses awal tidak membebani pelaku usaha.
Rencana penandaan nutrisi ini diarahkan untuk memperluas partisipasi pelaku usaha dalam mencantumkan informasi terkait produk yang dijual. Pada tahap awal, pemerintah tidak ingin kewajiban tersebut langsung menimbulkan biaya pengujian laboratorium yang berat bagi usaha kecil.
Budi mengatakan pemerintah mempelajari sistem yang telah diterapkan di Singapura selama sekitar empat tahun. Dalam mekanisme yang dipelajari itu, pelaku usaha kecil dapat menggunakan deklarasi mandiri sebagai langkah awal pencantuman informasi nutrisi.
“Yang kaki lima, itu kita lihat, kita belajar dari Singapura, kan? 4 tahunan gitu. Nah, mereka bilangnya sudah pakai self-declare saja, sama kayak pajak. Pajak kan kita self-declare juga, kan?” ujar Menkes Budi pada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Model deklarasi mandiri membuat pedagang skala kecil dapat menyampaikan informasi produk tanpa harus lebih dahulu menjalani pengujian laboratorium resmi. Namun, mekanisme tersebut tetap akan disertai pengawasan dari pemerintah melalui pemeriksaan terhadap sampel produk.
Partisipasi Sebagai Tahap Awal
Menurut Budi, perluasan keterlibatan pedagang menjadi fokus pada tahap awal penerapan Nutri-Level. Pemerintah ingin pelaku usaha memasang penandaan terlebih dahulu, lalu pengawasan dilakukan secara bertahap.
“Saran dari mereka yang sudah melakukannya cukup lama, yang penting partisipasi dulu aja. Karena ini kan partisipasinya kalau banyak itu bagus, jadi dirangkul saja, biar saja mereka pasang, nanti kita audit pelan-pelan,” lanjutnya.
Pendekatan tersebut membedakan pengawasan terhadap usaha kecil dengan produsen atau merek yang beroperasi dalam skala lebih besar. Kedai minuman kekinian dan merek besar pada umumnya telah memiliki hasil uji laboratorium resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Hasil pengujian resmi menjadi dasar yang berbeda dibanding sistem deklarasi mandiri pada usaha kecil. Karena itu, pengawasan terhadap PKL dan UMKM kecil direncanakan melalui pemeriksaan sampel acak secara berkala.
Pemeriksaan Acak dan Publikasi Hasil
Dalam skema yang disampaikan Menteri Kesehatan, produk dari pelaku usaha yang menggunakan self-declare akan menjadi sasaran random check. Hasil pemeriksaan tersebut juga direncanakan untuk diumumkan kepada publik secara transparan.
Pemeriksaan acak dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara deklarasi yang dipasang pedagang dengan hasil pengecekan. Pelaku usaha yang ditemukan belum sesuai tidak langsung ditempatkan sebagai pihak yang harus menanggung proses mahal pada awal penerapan.
“Tapi kalau kecil-kecil, self-declare. Yang self-declare ini kita random check, dipublikasi saja… Misalnya, oh di-random check sekian, yang miss-nya itu 60 persen misalnya. Ya sudah, yang 60 persen kita bimbing,” pungkas Menkes Budi.
Pernyataan itu menunjukkan pembinaan menjadi bagian dari pengawasan bagi pelaku usaha kecil yang hasil deklarasinya belum tepat. Sementara itu, pemerintah masih terus mematangkan penerapan label Nutri-Level untuk makanan dan minuman olahan di berbagai skala usaha.
